Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi

Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Yang Disusun Unit Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024

No Unit Kerja Jumlah Dokumen
1 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan -
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 117
5 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 45
6 Bagian Administrasi Pembangunan -
7 Bagian Hukum -
8 Bagian Kesejahteraan Rakyat -
9 Bagian Organisasi 32
10 Bagian Pemerintahan -
11 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa -
12 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam -
13 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan -
14 Bagian Umum -
15 Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata -
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 44
17 Dinas Kesehatan -
18 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian 39
19 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik -
20 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja -
21 Dinas Lingkungan Hidup 62
22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  -
23 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan -
24 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 44
25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 88
26 Dinas Pendidikan 60
27 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat -
28 Dinas Perdagangan dan Perindustrian -
29 Dinas Perhubungan -
30 Dinas Perpustakaan dan Arsip 22
31 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 46
32 Dinas Sosial 36
33 Inspektorat -
34 Kecamatan Banjarmasin Barat 10
35 Kecamatan Banjarmasin Selatan 6
36 Kecamatan Banjarmasin Tengah 29
37 Kecamatan Banjarmasin Timur 29
38 Kecamatan Banjarmasin Utara 29
39 Satuan Polisi Pamong Praja 75
40 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 52
41 Rumah Sakit Sultan Suriansyah 1038
- -

Catatan :


Definisi Operasional

No Variabel Definisi Operasional
1 Unit Kerja bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri.
2 Jumlah Dokumen Dokumen Standar Operasional Prosedur
Beranda