Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2025

No Unit Kerja PNS PPPK PPPK Paruh Waktu Jumlah
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan 24 25 0 1 2 1 53
2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14 10 2 0 1 0 27
3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 4 1 1 16 3 35
4 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 46 33 11 2 15 4 111
5 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 16 30 0 2 0 0 48
6 Bagian Administrasi Pembangunan 3 6 0 0 0 0 9
7 Bagian Hukum 3 5 0 0 0 1 9
8 Bagian Kesejahteraan Rakyat 5 5 0 1 0 0 11
9 Bagian Organisasi 3 9 1 0 0 1 14
10 Bagian Pemerintahan 5 7 1 1 1 0 15
11 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 12 5 2 1 0 0 20
12 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 5 5 1 0 0 0 11
13 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 9 7 2 1 12 3 34
14 Bagian Umum 13 8 4 1 2 3 31
15 Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 27 22 1 2 31 18 101
16 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17 23 2 2 10 17 71
17 Dinas Kesehatan 24 67 8 17 41 75 232
18 Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian 28 29 5 9 20 5 96
19 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 19 17 10 2 18 3 69
20 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja 19 19 3 5 7 4 57
21 Dinas Lingkungan Hidup 29 21 3 3 32 11 99
22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  38 32 3 1 2 2 78
23 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 14 5 12 0 32 2 65
24 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9 26 1 1 0 2 39
25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 21 25 1 4 8 4 63
26 Dinas Pendidikan 98 128 16 4 168 152 566
27 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 11 21 2 0 0 0 34
28 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 28 16 2 3 4 5 58
29 Dinas Perhubungan 46 21 15 5 159 46 292
30 Dinas Perpustakaan dan Arsip 11 18 2 6 5 5 47
31 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 15 20 4 0 3 3 45
32 Dinas Sosial 11 18 2 3 18 13 65
33 Inspektorat 25 37 0 0 3 0 65
34 Satuan Polisi Pamong Praja 55 9 11 4 135 31 245
35 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 18 22 0 3 11 7 61
36 Sekretaris Daerah dan Asisten 3 0 0 0 0 0 3
37 Staf Ahli 0 0 0 0 0 0 0
38 Kecamatan 32 46 10 10 13 18 129
39 Kelurahan 107 142 4 7 20 34 314
40 Puskesmas 107 530 28 106 7 22 800
41 Rumah Sakit Sultan Suriansyah 87 162 23 47 44 22 385
42 Guru dan TU Sekolah 326 1.065 454 1.275 136 363 3.619
- 1.393 2.700 647 1.530 976 880 8.126

Catatan :


Definisi Operasional

No Variabel Definisi Operasional
1 Unit Kerja Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri
2 PNS Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3 PPPK Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4 PPPK Paruh Waktu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
5 Jumlah Total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan
Beranda